Breaking News

Selasa, 15 Mei 2012

SUKUK NEGARA


SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
( Sukuk Negara )


Pagi ini, 15 Mei 2012 saya menghadiri acara Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  Tempat penyelenggaraan acara yaitu di Grage Multi Function (GMF) Ball Room Grage Hotel Cirebon, di jalan RA. Kartini No. 77 Cirebon.
Para nara sumber yang menyampaikan materi yaitu, Ibu Riestianti, Bpk. Rachmad Faudji dan Bpk. Agus P. Laksono dari Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Sedangkan moderator yaitu, Ibu Nurlaela A. Awalimah.
Tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi mengenai Sukuk Negara kepada masyarakat, stakeholders, semua pihak yang terkait. Selain itu diharapkan pula dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Sukuk Negara.
Dari penyampaian materi oleh nara sumber dapat diperoleh banyak pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan SBSN. Beberapa diantaranya seperti diuraikan dibawah ini.

Syariah adalah aturan/hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits.

Keuangan Syariah (Islamic Finance) adalah suatu sistem keuangan/perekonomian yang diatur dan dikelola berdasarkan syariah Islam.

Tujuan Keuangan/Ekonomi Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia terutama di bidang ekonomi/keuangan, dengan mengacu pada tujuan utama syariah (maqashid syariah) dalam rangka membantu manusia mencapai kemenangan (falaah) di dunia dan akhirat.

Prinsip-prinsip dasar transaksi Keuangan Syariah yang dijadikan panduan dalam berbagai aktivitas transaksi ekonomi, yaitu antara lain :
·      larangan atas penerapan bunga (riba/usury);
· larangan terhadap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi/spekulasi (maysir), ketidakpastian/penipuan (gharar), serta produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariah  Islam (bathil);
·      anjuran atas penerapan sistem bagi hasil (profit loss sharing);
·      penekanan pada perjanjian atau kesepakatan yang adil ( ‘an taradhin); dan
·      mendorong produktivitas dan keadilan distribusi.


Riba (usury/interest) adalah tambahan yang diambil dalam suatu transaksi tanpa adanya suatu ‘iwadh (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

3 jenis riba dalam fikih muamalah, yaitu :
Riba fadhl, disebut juga riba buyu’ yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa’an bi sawa’in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi valas yang tidak dilakukan secara tunai.
Riba Nasi’ah atau riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al ghunmu bil ghunmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Riba jenis ini dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan, deposito, giro.
Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada saat jatuh tempo.

Gharar (Uncertainty) adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Dalam jual beli, gharar dapat terjadi jika mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik mengenai obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.

Maysir adalah aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan di dalam transaksi keuangan yang memungkinkan diperolehnya suatu kekayaan dengan cara yang mudah, dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga begara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk membiayai pembangunan proyek (seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat).

Syarat Berinvestasi :
Individu atau perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP
Minimum investasi adalah Rp.5 juta dan kelipatannya, maksimum adalah Rp.5 miliar
Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/bank umum konvensional) dan Rekening Surat Berharga di salah satu sub-registry.

Prosedur Berinvestasi :
1.    Membuka rekening tabungan dan rekening surat berharga
2.    Mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi KTP
3.    Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual dan menyampaikan bukti setoran dana kepada Agen Penjual
4.    Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah
5.    Menerima bukti kepemilikan Sukuk Ritel dari Agen Penjual

Beberapa pengetahuan dan informasi penting lainnya dapat di lihat dari bahan yang dibagikan kepada para peserta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Guntur Sumitro | Design by : Andre | Tempaltes By